KLIKBISNIS – Kementerian Pertanian (Kementan) dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) resmi menandatangani kontrak pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk tahun 2025.
Penandatanganan yang berlangsung di Hotel Aston, Jakarta, ini menjadi langkah awal dalam upaya memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi yang selama ini banyak dikeluhkan petani.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan pupuk bersubsidi secara tepat waktu.
“Alhamdulillah, semua sudah siap. Mulai 1 Januari 2025, pupuk sudah bisa disalurkan dan ditebus petani,” ujar Mentan Amran.
Mentan optimistis langkah ini akan mendongkrak produksi padi nasional di tengah ancaman perubahan iklim dan konflik geopolitik.
Ia mengajak semua pihak untuk bersinergi mewujudkan cita-cita swasembada pangan, sebagaimana yang selalu ditekankan Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden Prabowo selalu meminta kita memberikan yang terbaik untuk bangsa. Semoga swasembada pangan dapat segera terealisasi,” tambahnya.
Direktur Pupuk dan Pestisida, Jekvy Hendra, menyebutkan kontrak ini mencakup pengadaan 9,55 juta ton pupuk bersubsidi, termasuk Urea, NPK, NPK Formula Khusus, dan Organik.
Proses penyaluran akan dilakukan berdasarkan e-RDKK dan alokasi dari kepala dinas pertanian provinsi. Penandatanganan kontrak sebelum tahun berganti ini menjadi langkah bersejarah.
“Biasanya kontrak dilakukan Maret, tetapi tahun ini kami mempercepat agar petani dapat langsung menggunakan pupuk pada musim tanam pertama,” ungkap Jekvy.
Jekvy menjelaskan bahwa regulasi baru mempermudah petani dalam mendapatkan pupuk. Petani hanya perlu menunjukkan KTP atau Kartu Tani di kios resmi atau melalui kelompok tani.
“Setelah terverifikasi, pupuk bisa langsung dibawa pulang. Bahkan, proses ini bisa diwakilkan oleh keluarga atau kelompok tani jika petani berhalangan,” jelasnya.
Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk Kementerian Keuangan, Satgas Pangan, dan para distributor.
“Saat ini, stok pupuk nasional mencapai 1,4 juta ton, dengan tambahan 400.000 ton di distributor dan kios. Kami siap mendukung percepatan distribusi mulai 1 Januari 2025,” ujarnya.
Tri Wahyudi berharap kerja sama semua pihak terus ditingkatkan untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi 14,7 juta petani yang terdaftar dalam RDKK.***